TRAINING MENYIASATI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 27/PUU-IX/2011

hukum Jakarta

TRAINING MENYIASATI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 27/PUU-IX/2011

TRAINING MENERIMA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TRAINING MENILAI POSISI PEKERJA

pelatihan Menyiasati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 di jakarta

Latar Belakang

Mahkamah Kostitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materil UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang diajukan Didik Suprijadi, pekerja dari Alinsi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML). Dalam putusannya MK menilai, pekerjaan yang memiliki obyek tetap tak bisa lagi dikerjakan lewat mekanisme kontrak atau outsourcing. MK memutuskan aturan untuk pekerja kontrak (outsourcing) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau bersyarat.

Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai posisi pekerja atau buruh outsourcing dalam hubungannya dengan perusahaan outsourcing menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan dilakukan berdasarkan PKWT. Mahkamah menilai ketidakpastian nasib pekerja atau buruh sehubungan dengan pekerjaan outsourcing tersebut, terjadi karena UU Ketenagakerjaan tidak memberi jaminan kepastian bagi pekerja/buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak adanya jaminan bagi pekerja. Lalu bagaimanakah nasib perusahaan penyedia jasa, perusahaan pengguna jasa (user), dan karyawan outsource atas adanya putusan tersebut??
Outout Pelatihan
* Latar Belakang dan Materi Lahirnya UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 No, 59 – 66 tentang PKWT serta Keputusan Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011 Tentang Tenaga Kerja Kontrak & Outsourcing
* Kendala yang terjadi dilapangan pada hubungan industrial di Indonesia akibat lahirnya UU No 13 tahun 2003 No, 56 – 66
* Kebijakan Kemnakertrans terhadap Putusan MK No. 27/Puu-IX/2011 (Penerapan dan Konsekwensi Hukumnya bagi Pengusaha & Pekerja)
* Akibat Hukum Perjanjian Kerja bagi Pengusaha dan Pekerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) & Outsourcing dengan adanya Keputusan Putusan MK No. 27/Puu-IX/2011.

Metode Workshop
Kombinasi Teori, Diskusi dan Workshop Edutaintment (education entertaintment) yang menarik.
Sasaran Peserta :

Direktur, Komisaris, Legal manager / Staff, Corporate Secretary, Associate Lawyer, Serikat Pekerja, Umum

Nara Sumber:

Basani Situmorang, SH, M.Hum

Beliau adalah seorang  staff ahli direksi PT Jamsostek Bidang Hukum sejak tahun 2001. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai  Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI Bidang Ketenagakerjaan (periode 2000-2004), mantan Staff Ahli Menteri Tenaga Kerja Bidang Hukum dan Hubungan Industrial (periode 2000-2002), mantan Kepala Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) periode 1998-2000, dan juga pernah menjabat sebagai mantan Kepala Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja RI periode 1992-1998 dan pada periode tersebut menjadi Anggota Delegasi Republik Indonesia (DELRI) pada sidang-sidang Governing Body (GB-ILO) dan Sidang International Labour Converence (ILC-ILO) di Geneva, Swiss, dan juga ikut pelatihan Management Skills Course USA, International Labour Standard Course  di Geneva  Swiss dan mengikuti kursus Labour Standard Setting ILO di Turin Italia. Selain itu beliau juga pernah menjadi Kepala Bagian Perundang-undangan Departemen Tenaga Kerja RI periode 1983-1992. Sebelumnya beliau juga menjabat
sebagai Kepala Sub. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Departemen Tenaga Kerja RI, sebagai Anggota Panitia Khusus DPR RI  dan Tim Perumus :  Undang-Undang No.13 Th.2003 Ketenagakerjaan), Undang-undang No.21 Th.2000 ( Serikat Pekerja), dan Undang-undang No.2 Th.2004 (PPHI), Konsultan Industrial Relation PT  Astra Group, dan saat ini beliau  juga sebagai Pengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Krisna Dwipayana (UNKRIS) Jakarta

Jadwal pelatihan hukumsdm 2022:

  • Batch 1 : 12 – 13 Januari 2022 | 19 – 20 Januari 2022
  • Batch 2 : 02 – 03 Februari 2022 | 16 – 17 Februari 2022
  • Batch 3 : 09 – 10 Maret 2022 | 23 – 24 Maret 2022
  • Batch 4 : 06 – 07 April 2022 | 20 – 21 April 2022
  • Batch 5 : 11 – 12Mei 2022 | 24–25 Mei 2022
  • Batch 6 : 08 – 09 Juni 2022 | 22 – 23 Juni 2022
  • Batch 7 : 06 – 07 Juli 2022 | 20 – 21 Juli 2022
  • Batch 8 : 10 – 11 Agustus 2022 |24 – 25 Agustus 2022
  • Batch 9 : 07 – 08 September 2022 | 21 – 22 September 2022
  • Batch 10 : 05 – 06 Oktober 2022 | 19 – 20 Oktober 2022
  • Batch 11 : 09 – 10 November 2022 | 23 – 24 November 2022
  • Batch 12 : 07 – 08 Desember 2022 | 21 – 22 Desember 2022

2019

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta training UU ketenagakerjaan pasti jalan

Invetasi dan Lokasi pelatihan Menilai posisi pekerja di jakarta :

· Yogyakarta, Hotel 101 (6.500.000 IDR / participant)

· Jakarta, Hotel Amaris Kemang (6.500.000 IDR / participant)

· Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (6.500.000 IDR / participant)

· Bali, Hotel Ibis Kuta(7.500.000 IDR / participant)

· Surabaya, Hotel Amaris, Ibis Style (6.000.000 IDR / participant)

· Lombok, Sentosa Resort (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas  pelatihan UU ketenagakerjaan di jakarta :

  • FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
  • FREE Akomodasi ke tempat pelatihan bagi peserta training Menilai posisi pekerja jakarta pasti running
  • Module / Handout training Menerima putusan mahkamah konstitusi jakarta fixed running
  • FREE Flashdisk
  • Sertifikat training Menyiasati Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 di jakarta murah
  • FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • FREE Souvenir Exclusive
  • Training room full AC and Multimedia

.