TRAINING MEMAHAMI PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

TRAINING MEMAHAMI PERATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA TRAINING PERATURAN KETENAGAKERJAAN TRAINING HUKUM KETENAGAKERJAAN Pendahuluan Tiga perundang-undangan ketenagakerjaan yang diundangkan dalam masa reformasi yang dimulai pada tahun 1988 adalah UU No. 21 Tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan dan yang terakhir, UU No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan […]

Selengkapnya..

TRAINING MEMANFAATKAN FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK

TRAINING MEMANFAATKAN FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK TRAINING TAX REVIEW MENUJU PEMBETULAN TRAINING PENGHAPUSAN SANKSI MELALUI PEMBETULAN LATAR BELAKANG Pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya.(Pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007) Sanksi Pajak yang timbul dari Pembetulan tersebut dihapuskan. Batas waktu mengajukan Pembetulan diberikan […]

Selengkapnya..

TRAINING KONSEP HUBUNGAN INDUSTRIAL (HUKUM PERBURUHAN) YANG NORMATIF BATCH VII

TRAINING KONSEP HUBUNGAN INDUSTRIAL (HUKUM PERBURUHAN) YANG NORMATIF BATCH VII TRAINING KEWAJIBAN MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN TRAINING PEKERJA DAN SERIKAT PEKERJA Latar Belakang: Pemahaman aspek regulasi terkait pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan oleh para pelaku hubungan industrial di Indonesia baik itu Pekerja/Buruh, Pengusaha maupun unsur pemerintah dalam hal ini pegawai Depnakertrans harus diakui masih jauh dari harapan. Sosialisasi […]

Selengkapnya..

TRAINING KONSEP HUBUNGAN INDUSTRIAL (HUKUM PERBURUHAN) YANG NORMATIF

TRAINING KONSEP HUBUNGAN INDUSTRIAL (HUKUM PERBURUHAN) YANG NORMATIF TRAINING SYARAT PEMOGOKAN YANG SAH TRAINING KONSEKWENSI PELANGGARAN Latar Belakang: Pemahaman aspek regulasi terkait pelaksanaan hubungan ketenagakerjaan oleh para pelaku hubungan industrial di Indonesia baik itu Pekerja/Buruh, Pengusaha maupun unsur pemerintah dalam hal ini pegawai Depnakertrans harus diakui masih jauh dari harapan. Sosialisasi yang relatif minim dan […]

Selengkapnya..

TRAINING MENGHEMAT PAJAK DENGAN MEMANFAATKAN CELAH-CELAH ATURAN PAJAK

TRAINING MENGHEMAT PAJAK DENGAN MEMANFAATKAN CELAH-CELAH ATURAN PAJAK TRAINING CARA MENGHEMAT PAJAK TRAINING MEMANFAATKAN CELAH ATURAN PAJAK Jika kita melihat dengan jernih terhadap peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia, masih dapat ditelaah adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak. Pemanfaatan ini tentu saja akan sangat menguntungkan Wajib Pajak yang menginginkan penghematan pajaknya. Dalam lokakarya ini […]

Selengkapnya..

TRAINING KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN INDONESIA

TRAINING KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN INDONESIA TRAINING PENGETAHUAN DASAR PERATURAN PAJAK INDONESIA TRAINING PENGELOLAAN PAJAK LATAR BELAKANG Dalam rangka memahami setiap perubahan dan perkembangan dalam Peraturan Perpajakan diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai dasar peraturannya.Peraturan dan perundang-undangan pajak memang senantiasa mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Namun satu hal yang perlu diketahui adalah […]

Selengkapnya..

TRAINING MENINGKATKAN KUALITAS PENYUSUNAN KONTRAK DAN KEMAMPUAN NEGOSIASI BISNIS

TRAINING MENINGKATKAN KUALITAS PENYUSUNAN KONTRAK DAN KEMAMPUAN NEGOSIASI BISNIS TRAINING TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PROSES NEGOSIASI TRAINING SIMULASI NEGOSIASI Sebagian besar permasalahan bisnis di lapangan ternyata disebabkan oleh kurangnya pemahaman para pelaku bisnis akan arti penting sebuah kontrak dan bagaimana menyusunnya secara benar. Padahal kontrak merupakan dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam aktivitas bisnis […]

Selengkapnya..

TRAINING MENYIASATI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 27/PUU-IX/2011

TRAINING MENYIASATI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 27/PUU-IX/2011 TRAINING MENERIMA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TRAINING MENILAI POSISI PEKERJA Latar Belakang Mahkamah Kostitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materil UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang diajukan Didik Suprijadi, pekerja dari Alinsi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML). Dalam putusannya MK menilai, pekerjaan yang memiliki obyek tetap tak […]

Selengkapnya..

TRAINING KEPATUHAN JUDUL OLEH ASPEK HUKUM

TRAINING KEPATUHAN JUDUL OLEH ASPEK HUKUM TRAINING HEADLINE COMPLIANCE BY LEGAL ASPECT TRAINING HEADLINE COMPLIANCE HEADLINE COMPLIANCE BY LEGAL ASPECT Deskripsi Kepatuhan atas norma – norma hukum bagi perusahaan – persahaan di Indonesia merupakan keharusan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta dapat menjadi reputasi perusahaan akan terbangun baik dimata client dan masyarakat secara menyeluruh. Perusahaan […]

Selengkapnya..